PENDIDIKAN

TEMA : PENDIDIKAN

BAB I

PENGERTIAN PENDIDIKAN

 

 

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sangat familiar kita dengarkan di dalam hidup sehari hari, sebab pendidikan merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh hampir semua irang dari lapisan masyarakat.

Pendidikan sebagai sesuatu yang penting memang tidak terlepas dari banyaknya pendapat dan asumsi tentang arti dan definisi pendidikan yang sebenarnya. Pada artikel kali ini saya bermaksud menuliskan pendapat para ahli mengenai pendidikan yang tentunya berbeda beda tergantung pada persepsi masing masing. Artikel ini tentunya akan membuka pikiran kita tentang bagaimana menyikapi pendidikan.

Pengertian pendidikan menurut para ahli

 

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. Herman H. Horn

pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisk dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.

  • Pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld

pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung.

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. Dr. John Dewey

pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. H. Mahmud Yunus

 

pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

 

  • Pengertian pendidikan menurut wikipedia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

  • Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991)

Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya

BAB II

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

                      Cara Bagaimana Meningkatkan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di lndonesia. Dengan masukan ilmiah ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita tentunya tidak homogen dengan negara-negara yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai “proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara langsung memberikan efek perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM), Proyek Bantuan lmbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya pemerintah yang begitu mahal belum menunjukkan hasil menggembirakan. Ada yang berpendapat mungkin manajemennya yang kurang tepat dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan upaya yang dijalankan. Karena itu, kembali pada apa yang kita sebut sebagai kekayaan lokal, bahwa tidak sepenuhnya apa yang dapat dipraktikkan dengan baik di luar negeri bisa seratus persen juga berhasil di Indonesia, semua itu membutuhkan tahapan, namun dengan kerangka yang jelas dan tidak dibebani oleh proyek yang demi kepentingan sesaat atau golongan. Hal-hal berikut adalah elemen dasar bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Ø  Insan Pendidikan Patut Mendapatkan Penghargaan Karenaitu Berikanlah Penghargaan

“Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan SDM karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan instrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir). Mc. Keena & Beech (1995 : 161).

Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (hierarchy of needs) yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman ( terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat. Abraham H. Maslow

Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

Ø  Meningkatkan Profesionalisme Guru dan Pendidik

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional. Karena itu tuntutan terhadap profesinalisme guru yang sering dilontarkan masyarakat dunia usaha/industri, legislatif, dan pemerintah adalah hal yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana.

Konsep tentang guru profesional ini selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta tekhnologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar tentang indikator itu sudah diperoleh di LPTK antara lain IKIP, FKIP, dan STKIP non-refreshing.

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara financial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (skill labour) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi.

UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Uraian pasal 42 itu cukup jelas bahwa untuk menjadi guru sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan memiliki akta mengajar). Setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, fenomena menunjukkan bahwa pendidik di sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan guru sangat mudah untuk dimasuki oleh siapa saja.

Ø  Sebisa Mungkin Kurangi dan Berantas Korupsi

Menurut laporan BPK tahun 2003 lalu, Depdiknas merupakan lembaga pemerintah terkorup kedua setelah Departemen Agama. Kemudian Laporan ICW menyebutkan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama (Amin Rais menyebutnya korupsi berjamaah) dalam berbagai jenjang mulai tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertotonkan praktik korupsi kepada peserta didik.

Korupsi itu berhubungan dengan dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Jika selama ini anggaran pendidikan yang sangat minim dikeluhkan, ternyata dana yang kecil itupun tak luput dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dar kekaburan sistem anggaran sekolah. Kekaburan dalam sistem anggaran (RAPBS) itu memungkinkan kepala sekolah mempraktikkan Pembiayaan Sistem Ganda (PSG). Misalnya dana operasional pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat.

Semakin terpuruknya peringkat SDM Indonesia pada tahun 2004, tak perlu hanya kita sesali, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Jika kondisi itu mau diubah mulailah dari menerapkan konsep yang berpijak pada akar masalah.

Ø  Berikan Sarana dan Prasarana Yang Layak

Dengan diberlakukannya kurikulum 2004 (KBK), kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata. Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan).

Menurut Kepmendikbud No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap, peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku rasio 1:2. Kehadiran Kepmendiknas itu dirasakan sangat tepat karena dengan keputusan ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak “kebablasan cepat” atau “keterlaluan tertinggal” di bawah persyaratan minimal sehingga kualitas pendidikan menjadi semakin terpuruk.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1) berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta favorit. Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat. Alasannya pun telah dilegalkan berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Menyikapi keadaan yang demikian sulit, apalagi kondisi negara yang kian kritis, solusi yang ditawarkan adalah manfaatkan seluruh potensi sumber daya sekolah dan masyarkat sekitar, termasuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah. Mudah-mudahan dengan sistem anggaran pendidikan yang mengacu pada UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 46 dan 49 permasalahan ini dapat diatasi dengan membangun kebersamaan dan kepercayaan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan melandaskan pada cita-cita luhur pendidikan, diharapkan mutu pendidikan Indonesia terus meningkat dan terjadi perkembangan pada perbaikan yang terus menerus.

 

BAB III

METODOLOGI PENDIDIKAN

1. Pengertian Metodologi Penelitian dan Metodologi Penelitian Pendidikan

a. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan.

Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.[1]

Jadi metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah.[2]

 

b. Pengertian metodologi penelitian pendidikan

 

Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.[3]

 

 

 

 

 

2. Metode penelitian kepustakaan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri karena penelitian merupakan instrument utama.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan makna dibalik gejala dengan uraian deskriptif lebih menekankan proses dan makna dari objek yang diteliti.[4]

Þ    Pengertian metode penelitian kepustakaan

Dalam melakukan penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.

Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah dan lainnya .

Sumber perpustakaan diperlukan:

  • Agar kita bisa mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang l;ain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.
  • Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkanya bagi penelitian kita.
  • Untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
  • Untuk memperoleh informasi tentang tekhnik-tekhnik penelitian yang telah diterapkan.[5]

Sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus.Teori-teori dan konsep-konsep  pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum, yaitu kepustakaan umum yang berwujud buku-buku teks,dan sejenisnya. Generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang di garap. Sedangkan hasil-hasil penelitian terdahulu itu pada umunya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, tesis, disertasi dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian.[6]

 

Þ    Metode pengumpulan data dalam Metode Penelitian Kepustakaan.

1.Metode pengumpulan data kepustakaan

Dalam pengumpulan data, yang dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan dan penyusunan ,laporan tugas akhir dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

  • Data Primer

Yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi rencana pembangunan maupun hasil survey yang dapat langsung dipergunakan sebagai sumber dalam perancangan struktur.

  • Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dipakai dalam proses pembuatan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, dan sebagainya.[7]

 

c. Metode Menganalisis Data dalam Metode Penelitian Kepustakaan

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data pustaka adalah:

  • Mengidentifikasi konsep atau kata kunci (key words) yang digunakan.
  • Mencari definisi konsep atau kata kunci tersebut pada sumber-sumber pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya (dari ensiklopedi, jurnal, buku dan sebagainya).
  • Mengumpulakan hasil pencarian dari berbagai sumber tersebut. Kemudian kita memilah dan mencatat, sehingga memudahkan dalam menyusun literature review kedalam desain penelitian.
  • Membuat desain, atau kerangka literatur agar literature review lebih sistematis dan sesuai dengan topik serta masalah penelitian.[8]

 

d.Kelebihan dan kekurangan Metode penelitian kepustakaan

1. Kelebihan penelitian kepustakaan

  • Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada responden,
  • Jawaban yang diberikan lebih fleksibel dan terperinci
  • memunculkan kesempatan untuk bertanya dalam meningkatkan suatu pemahaman,
  • Dalam pemberian jawaban yang mungkin tidak relevan atau begitu terperinci hal ini karena berkaitan dengan tipe respondennya.

2. Kekurangan Metode  Penelitian Kepustakaan

  • Kurangnya buku atau sumber kepustakaan lain, terutama yang bersifat ilmiah. Sampai saat ini masih terasa sangat kurang bahan kepustakaan ilmiah di Indonesia. Demikian pula bahan kepustakaan ilmiah dari luar negeri juga sulit diperoleh. Hal ini mungkin disebabkan belum berkembangnya system dokumentasi, tidak adanya atau kurangnya komunikasi ilimiah antara peneliti, atau mahalnya biaya kirim atau perizinan, serta hal-hal birokratis lain yang menghambat pemanfaatan informasi ilmiah.
  • Kelemahan peneliti untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ketidakmampuan membaca buku referensi dalam bahasa asing menyebabkan peneliti tidak dapat memanfaatkan informasi ilmiah dari luar negeri. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan sangat membantu peneliti untuk mengikuti perkembangan informasi ilmiah.
  • Rendahnya minat pada banyak peneliti untuk membaca tulisan ilmiah untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu di bidangnya masing-masing. Kelihatannya kegemaran membaca karya ilmiah masih perlu digalakkan agar peneliti selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu yang ada.[9]

 

 

BAB IV

RANCANGAN UUD TENTANG PENDIDIKAN

 

Pendidikan merupakan salah satu metoda yang paling fundamental dalam mendorong kemajuan sosial dan reformasi. Artinya, pendidikan menjadi suatu kunci utama untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam suatu peradaban manusia. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk mencapai  240 juta jiwa seharusnya mampu melihat masyarakat sebagai potensi, bukan justru menjadi dalih atas ketidakmerataan akses pendidikan karena jumlah yang terlalu banyak. Profesor Ascobat Gani pernah mengatakan bahwa seharusnya bukan hanya investasi ekonomi secara besar – besaran yang diprioritaskan negara, melainkan investasi terhadap manusia Indonesia yang salah satunya diperoleh dari pendidikan. Karena jelas jika kita berinvestasi ekonomi akan ada kemungkinan gain and loss, tetapi tidak terhadap pendidikan.
Penelitian di berbagai negara menunjukan pengaruh positif pengembangan pelayanan pendidikan kepada sektor lain. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membangun kualitas demokrasi, serta menekan tingkat kemiskinan. Peter Lanjouw dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyediaan pelayanan pendidikan sangat penting, sebab memiliki  nilai instrinsik dalam meningkatkan kemampuan dan kebebasan individu. Selain itu, pendidikan juga memiliki  nilai instrumental dalan mendorong peningkatan pendapatan dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya.

Setelah 66 tahun Indonesia merdeka apakah pendidikan di Indonesia sudah cukup baik? Nyatanya bangsa ini belum bisa terlepas dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Secara konstitusional, hak atas pendidikan telah terjamin oleh negara dengan baik. Namun pada kenyataannya, sulit untuk mengatakan bahwa negara telah memenuhi kewajibannya tersebut. Persoalan-persoalan mendasar seperti akses terhadap pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan minimnya sarana sekolah masih menjadi isu utama bagi dunia pendidikan kita.
Melihat berbagai permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, sebenarnya dapat kita tarik benang merahnya yaitu pada Political will pemerintah kita. Bukan berarti tidak serius, karena kami yakin bahwa pemerintah juga pasti memikirkannya. Kuncinya adalah pada kemauan besar untuk membawa pendidikan kepada tingkat prioritas yang lebih tinggi dan melihat pendidikan menjadi suatu hal yang harus diperoleh semua warga negara, bukan hanya pada tataran operasional.

  • Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Pembukaan UUD RI 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sistem pendidikan nasional  yang ada harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Serangkaian pengaturan tersebut jelas menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Artinya, hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dijamin pemenuhannya oleh konstitusi (vide pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945). Konsekuensinya, terdapat kewajiban mutlak dari negara untuk memenuhi hak tersebut.
Hal tersebut di perkuat dengan usaha baik Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Ekosob yang menyatakan pada pasal 13 ayat 2 e yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan yang cuma-Cuma secara bertahap.
Kovenan Ekosob ini bersifat mengikat sehingga Negara pun harus mematuhi segala peraturan yang ada di dalamnya layaknya kepatuhan terhadap Undang-undang yang dibuat DPR dan Pemerintah. Maka, pemenuhan penyediaan pendidikan yang non diskriminatif wajib untuk dilakukan pemerintah walau dengan dalih apapun.

  • Ø    Pembahasan

Berdasarkan pasal 31 ayat 3 UUD RI 1945, disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Sehubungan dengan itu maka untuk mengatur sistem pendidikan nasional, DPR menyusun UU yang dinamakan UU Pendidikan Tinggi.
RUU dikti yang digadang akan menjadi penyelemat sistem pendidikan nasional di Indonesia, nyatanya masih mengandung ruh BHP yang cenderung liberal. Beberapa point dasar yang menjadi sorotan kami antara lain :

1.      Ketika ketetapan tetap ada di tangan pemerintah, baik dalam pembiayaan maupun penentuan tarif pendidikan lantas mengapa tetap dibentuk badan hukum yang notabene seharusnya memiliki kewenangan sendiri untuk membuat suatu keputusan. Ini merupakan hal yang kontradiktif, karena Pendidikan seharusnya memang dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal tersebut disebutkan pada
Pasal 65

(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
meliputi bidang akademik dan bidang non akademik;

(2) Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan tridharma;

(3) Otonomi pengelolaan dalam bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana lainnya.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Perguruan Tinggi nantinya akan dikelola secara otonom, yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir akan berdasar pada kepentingan Perguruan Tinggi tersebut. Artinya, disaat suatu perguruan tinggi kekurangan dana, maka dia bisa membuat kebijakan bagaimana cara paling ideal untuk mendapatkan dana. Dan sasaran utamanya tentu saja entitas terbesar di kampus, yaitu mahasiswa.

2.      Sektor Organisasi dan Kemahasiswaan yang diatur dalam kewenangan otonomi non akademis Universitas, perlu diberi catatan kritis.

Pada pasal Pasal 14 ayat  (3) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal ini dinilai sebuah bentuk pembatasan dan control yang berlebihan pada dunia kemahasiswaan. Disinyalir masih tumbuh semangat Normalisasi Kehidupan Kampus pada zaman orde baru, yang setiap organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan. Hal ini tentu saja melanggar hak konstitusional warga Negara untuk berserikat dan berorganisasi (Pasal 28 E UUD 1945, pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

3.      Seperti yang tertera pada pasal 66 ayat 1, Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Pada pasal ini jelas bahwa perguruan tinggi masih bisa memilih untuk menjadi badan hukum. Dimana ketika perguruan tinggi itu menjadi badan hukum, maka sepenuhnya tata kelola dan keputusan dilakukan secara mandiri, mendirikan badan usaha sendiri, dan juga mengelola kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 3). Kemandirian universitas termasuk menentukan standar biaya pendidikan untuk peserta didik, dan jelas hal itu akan merugikan peserta didik jika biaya yang ditetapkan tinggi. Sehingga nantinya yang akan dapat menjangkau pendidikan tinggi hanyalah orang yang mampu membayar, lalu dimana letak keadilan dan pemerataan yang diagungkan itu? selain dari biaya kuliah, sebenarnya universitas boleh mencari dana sendiri, namun yang menjadi permasalahan adalah sektor pendidikan yang kurang prospektif untuk dijadikan lahan investasi bagi para investor.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ketika mencabut UU Badan Hukum Pendidikan tahun 2010 .

“…Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik. Karena BHP memiliki andalan modal tenaga pengajar, maka hal yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan sumber dana dengan cara memperbanyak penerimaan peserta didik yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hasil pendidikan jika penambahan tersebut di luar kemampuan riilnya…”

4.      Hal yang rancu juga kami dapatkan pada

Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal ini memperjelas bahwa dengan tata kelola keuangan yang mandiri (otonomi) maka sangat mungkin pihak kampus untuk memainkan dana dari peserta didik untuk menutupi segala kebutuhannya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Kampus BHMN. Biaya kuliah setiap tahunnya selalu naik. Uang Pangkal (sumbangan awal) jumlahnya bisa dibilang cukup besar. Dan sudah ada beberapa kampus yang memang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mampu secara financial saja. Pada poin ini pun jelas, bahwa biaya pendidikan pun sudah di sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan orang tua

5.       Mari kita lihat pasal 71 “Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain”.
BENTUK LAIN, dengan tegas kami pertanyakan, bentuk lain yang seperti apa yang menjadi akses masuk? Kalimat ini bisa menjadi celah bagi PT untuk membuat berbagai akses masuk untuk menambah pendapatan kampus. Seperti yang sudah terjadi dewasa ini. Dengan dasar PP 152 tahun 2000 yang mengamanatkan bentuk UI menjadi BHMN, maka mulai terbuka lebarlah celah dari Universitas untuk memperluas akses pendidikan dengan berbagai jalur masuk yang nyatanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berada. Dan apabila, dalam RUU Dikti ini masih mempertahankan penerimaan dalam BENTUK LAIN, maka dengan tegas kami katakan, bahwa keterangan itu perlu diperjelas dan diperjelas. Jangan sampai kerancuan pasal ini malah mengakibatkan terjadinya bisnis penerimaan mahasiswa baru.

Dalam sejarahnya, kebijakan adanya berbagai jalur masuk, telah mengorbankan sejumlah orang. Mereka adalah masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses dan tidak memiliki dana. Pendidikan yang sebenarnya merupakan public service, seharusnya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan juga merata. Tidak perlu adanya privatisasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan hal ini karena masyarakat adalah investasi negara yang harus dibentuk kualitasnya.

Kesimpulan

Dengan melihat analisa pasal fokus pada bentuk otonomi dari perguruan tinggi, diketahui bahwa RUU Pendidikan Tinggi hampir serupa atau satu ruh dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yaitu bertujuan untuk adanya liberalisasi Pendidikan. Atau secara sederhana, membuka lahan investor-investor untuk menginvestasikan uangnya untuk pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dirasa bukanlah suatu lading investasi yang subur, sehingga dampak dari kurangnya investasi atau salah satu pemasukan universitas akan dibebankan pada peserta didik atau mahasiswa. Dan hal inilah yang membuat UU BHP dicabut pada awal tahun 2010 lalu.

Dengan berdasar pada hal itu, dinilai bahwa nilai-nilai otonomi yang terkandung dalam RUU Dikti belum dapat menyelesaikan masalah aksesbilitas pendidikan Indonesia. Bahkan bisa jadi akan menjadikan kerenggangan social yang sangat besar diantara masyarakat beruang yang dapat mendapatkan pendidikan tinggi dengan mudah dan masyarakat miskin yang sangat sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. RUU ini dinilai hanya akan membawa sebuah masalah baru yang lebih kompleks dan berdampak sistemik yang dapat merugikan berbagai pihak.

 

Rekomendasi
Berdasar berbagai penjabaran di atas maka kami mendesak beberapa hal berikut

  1. Batalkan rencana pengesahan RUU pendidikan Tinggi
  2. Kembalikan status perguruan Tinggi BHMN dan BLU menjadi Perguruan Tinggi
  3. Wujudkan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan UUD 1945, Kovenan Ekosob, yang terjangkau dan tanpa diskriminasi.

BAB V

MANFAAT PENDIDIKAN

Pembahasan tentang pengawasan pendidikan harus diawali dengan dua pengamatan dasar, pertama bahwa orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Pengamatan kedua adalah perubahan individu yang terjadi setelah mereka mendapatkan yang lebih tinggi.

  1. 1.                  Dimensi Manfaat Pendidikan

Orang yang akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang paling nyata adalah siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga dan teman-teman atau guru). Manfaat yang akan diperoleh siswa mudah sekali untuk dijelaskan, siswa yang belajar membaca disekolah lebih baik dari pada mereka yang tidak dapat membaca.

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat dikatakan lebih baik karena pendidikan mereka.

Karakteristik dan pembawaan umum tertentu dapat dianggap sebagai hasil dari sekolah, termasuk pemahaman tentang nilai demokrasi sebagai upaya untuk memerangi segala bentukkediktatoran dalam suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berpikir kritis dan yang pantas. Keahlian tersebut mungkin menjadi pengaruh tidak langsung dari bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, sejarah, filsafat, bahasa, dan pengajaran lain.

Perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan. Secara metodologis hal ini berarti bahwa pengukuran pretest dan protest pada individu diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang disebabkan oleh pendidikan. Hal ini dikenal sebagai “pendekatan penambahan nilai”.

Terdapat lima cara yang berbeda untuk membuat fakulasi (penghitungan) dan mengaplikasikan metode yang spesifik pada pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah dalam mengevaluasi perubahan individu, segala yang dihabiskan dalam pendidikan (tingkat biaya) adalah ukuran kelebihannya. Kedua yaitu menyelidiki reaksi klien terhadap pendidikan universitas. Ketiga adalah mempertimbangkan peningkatan dalam nilai kapita dari manusia yang merupakan hasil dari pendidikan yang lebih tinggi. Keempat melihat seberapa besar pendidikan yang lebih tinggi bertanggung jawab atau berperan dalam pertumbuahn. Kelima dalam memperkirakan nilai pendidikan universitas dengan melihat pada tingkat pengembalian investasi pada pendidikan universitas.

Manfaat pendidikan diperoleh selama pengalaman dari pendidikan itu sendiri, manfaat pendidikan dapat ditanyakan pada siswa setelah mereka melaksanakan pendidikan. Persamaannya seperti manfaat sosial dari mengikuti permainan sepak bola di SMA terjadi selama pengalaman pendidikan.

  1. 2.               Fungsinya Memahami Manfaat Pendidikan

Penting sekali untuk mengetahui apa manfaat yang meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasi sumber tidak hanya antara berbagai macam dan tingkat sekolah tetapi juga antara pendidikan dan juga program sosial. Manfaat pendidikan juga harus dihargai untuk memutuskan bagaimana membiayai pendidikan pada tingkat yang berbeda. Jika manfaat meluas pada masyarakat yang bersekolah, terdapat alas an untuk memajukan pembiayaan sendiri bagi proses pendidikan, bahkan bias dari pinjaman. Manfaat pendidikan juga harus diidentifikasi untuk menginterpretasikan motivasi pendidik. Secara mendasar pengetahuan diperlukan sebagai manfaat pendidikan sehingga proses pendidikan dapat dievaluasi melalui analisis harga manfaat yang berhubungan dengan alokasi dana dan dalam penetapan manajemen.

v    Penelitian dan Manfaat Pendidikan

  1. 1.      Pendidikan Dasar

Salah satu pemikiran dasar untuk pendidikan remaja selalu adalah fungsi penjagaan sekolah-sekolah, menjauhkan anak-anak dari jalanan, mengurangi kejahatan, membebaskan orang tua untuk bekerja atau bersenang-senang, dan mengajari anak-anak tentang norma-norma masyarakat.

Serupa dengan itu, sekolah-sekolah telah dipercaya melakukan satu fungsi sosialisasi; mengajari anak-anak bagaimana cara bergaul, berbagi, mengambil giliran (bersabar), berpakaian, dan menyesuaikan diri.

  1. 2.      Pendidikan Tinggi

Para ekonom memfokuskan pada manfaat yang terkait dengan pekerjaan dan karier yang diterima dari perguruan tinggi oleh mereka yang kuliah dan lulus bukan karena mereka hanya memikirkan uang, tetapi mereka ingin melihatapakah perubahan yang disebabkan oleh kuliah diperguruan tinggi meningkatkan produktivitas (yakni, menghasilkan modal manusia) dan dengan demikian meningkatkan pendapatan.

(Schultz,1961) menghipotesiskan bahwa kuantitas dan kualitas pendidikan yang didapat oleh suatu individu memberikan kontribusi pada modal manusianya, yang menghasilkan kapasitasproduksi yang lebih besar. Modal manusia satu individu selalu bergantung pada faktor-faktor disamping pendidikan (seperti; kesehatan, motivasi, kemampuan bawaan, dan status social ekonomi).

Manfaat dari perguruan tinggi yang berhubungan dengan keuntungan penghasilan dan gengsi social pada dasarnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan akan pekerja berpendidikan perguruan tinggi. Kapanpun ada penawaran yang lebih besar dan penawaran lebih sedikit harga naik.

(Rumberger, 1986) mengemukakan bahwa pendidikan sekolah tambahan tidak selalu secara otomatis dihargai dengan pendapatan yang lebih tinggi. Menurut Rumberger, pendidikan sekolah khusus untuk pekerjaan tertentu. Yakni, ketika para pekerja memperoleh pelatihan berdasarkan pada penilaian mereka sendiri atau satu penilaian independent terhadap apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, pelatihan tersebut dihargai dengan gaji yang lebih tinggi, sementara pelatihan lain yang tidak bersifat khusus untuk satu pekerjaan tertentu mungkin tidak begiti dihargai.

Dinegara-negara lain, proporsi penduduk yang memenuhi syarat yang telah kuliah diperguruan tinggi biasanya jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi dinegara-negara lain dapat mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk mendapati dirinya tidak dihargai dipasar kerj. Di Amerika Serikat sulit untuk berpendapat bahwa setiap tingkat kejenuhan ditingkat S1 dapat menyebabkan kelebihan pendidikan pendidikan dalam artian umum, karena hasil-hasil kejuruan merupakan bagian kecil dari total manfaat pendidikan ditingkat tersebut. Terkait dengan pasar kerja, apa yang dibutuhakan untuk individu bias merupakan pemborosan bagi perekonomian secara keseluruhan (contohnya, gelar S1 dapat dibutuhkan untuk mengajar sejarah kelas empat, tetapi mungkin tidak ada kebutuhan guru sejarah lagi).

Dinegara-negara lain, gelar S1 perguruan tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berperan sebagai dokumen resmi professional terakhir. Contohnya, di Brasil, bahkan hokum dan kedokteran dipraktekkan oleh lulusan perguruan tinggi tanpa pendidikan pasca sarjana. Ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran akan lulusan untuk beragam bidang profesi dan disiplin ilmu menjadi lebih dari sekedar alas an untuk mempertanyakan pertumbuhan dalam pendidikan S1.

(Bowen, 1977) dalam rangkumannya “Apakah pendidikan tinggi setimpal dengan biayanya?”, Bowen memulai dengan memperlihatkan bahwa “Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengubah orang-orang dengan cara-cara yang diinginkan. Tetapi dalam contoh pertama, tujuannya adalah untuk memodofikasi sifat-sifat dan pola-pola perilaku manusia secara perorangan. Universitas-universitas juga berperan melestarikan warisan budaya dan memajukan peradaban. Mereka memberikan layanan masyarakat langsung seperti layanan kesehatan, perpustakaan,museum,pertunjukan drama dan musik, layanan konsultasi.

Dampak terkait universitas terhadap masyarakat dapat dianggap negative (contohnya, jika mereka menghasilkan penelitian yang berakhir dengan pengembangan senjata yang merusak).

 

Kesimpulan

Setiap individu tidak dapat berharap lebih untuk mendapatkan semua manfaat yang telah dikemukakan. Sebagian manfaat menjadi lebih lemah ketika satu tingkat pendidikan menjadi kurang eksklusif pasti juga ada dampak negative pendidikan sekolah. Analisis untung rugi harus dilakukan oleh individu-individu dalam memutuskan apakah manfaat potensial yang dapat mereka terima dari bersekolah di satu lembaga pendidikan tertentu sesuai dengan biayanya. Serupa dengan itu, masyarakat harus bertanya apakah manfaat yang akan diterimanya dari pengalokasian dana public untuk pendidikan setimpal dengan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan alternative dana ini.

Kesimpulannya disini adalah bahwa bagi sebagian besar individu dan bagi masyarakat secara keseluruhan, pendidikan sekolah merupakan investasi yang bagus, namun demikian tidak seorangpun akan begitu ceroboh untuk mengatakan bahwa pendidikan patut didukung, tetapi kita tidak dapat berharap terlalu banyak darinya.

 

 


 

TEMA : PENDIDIKAN

BAB I

PENGERTIAN PENDIDIKAN

 

 

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sangat familiar kita dengarkan di dalam hidup sehari hari, sebab pendidikan merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh hampir semua irang dari lapisan masyarakat.

Pendidikan sebagai sesuatu yang penting memang tidak terlepas dari banyaknya pendapat dan asumsi tentang arti dan definisi pendidikan yang sebenarnya. Pada artikel kali ini saya bermaksud menuliskan pendapat para ahli mengenai pendidikan yang tentunya berbeda beda tergantung pada persepsi masing masing. Artikel ini tentunya akan membuka pikiran kita tentang bagaimana menyikapi pendidikan.

Pengertian pendidikan menurut para ahli

 

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. Herman H. Horn

pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisk dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia.

  • Pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld

pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana pekerjaan mendidik itu berlangsung.

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. Dr. John Dewey

pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.

  • Pengertian pendidikan menurut Prof. H. Mahmud Yunus

 

pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

 

  • Pengertian pendidikan menurut wikipedia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

  • Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991)

Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya

BAB II

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

                      Cara Bagaimana Meningkatkan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita perlu melihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di lndonesia. Dengan masukan ilmiah ahli itu, pemerintah tak berdiam diri sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai.

Masukan ilmiah yang disampaikan para ahli dari negara-negara yang berhasil menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru dan Singapura selalu memunculkan konsep yang tidak selalu bisa diadopsi dan diadaptasi. Karena berbagai macam latar yang berbeda. Situasi, kondisi, latar budaya dan pola pikir bangsa kita tentunya tidak homogen dengan negara-negara yang diteladani. Malahan, konsep yang di impor itu terkesan dijadikan sebagai “proyek” yang bertendensi pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Artinya, proyek bukan sebagai alat melainkan sebagai tujuan.

Beberapa penerapan pola peningkatan mutu di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih belum dapat secara langsung memberikan efek perbaikan mutu. Di antaranya adalah usaha peningkatan mutu dengan perubahan kurikulum dan proyek peningkatan lain; Proyek Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Proyek Perpustakaan, Proyek Bantuan Meningkatkan Manajemen Mutu (BOMM), Proyek Bantuan lmbal Swadaya (BIS), Proyek Pengadaan Buku Paket, Proyek Peningkatan Mutu Guru, Dana Bantuan Langsung (DBL), Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Dengan memperhatikan sejumlah proyek itu, dapatlah kita simpulkan bahwa pemerintah telah banyak menghabiskan anggaran dana untuk membiayai proyek itu sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya pemerintah yang begitu mahal belum menunjukkan hasil menggembirakan. Ada yang berpendapat mungkin manajemennya yang kurang tepat dan ada pula yang mengatakan bahwa pemerintah kurang konsisten dengan upaya yang dijalankan. Karena itu, kembali pada apa yang kita sebut sebagai kekayaan lokal, bahwa tidak sepenuhnya apa yang dapat dipraktikkan dengan baik di luar negeri bisa seratus persen juga berhasil di Indonesia, semua itu membutuhkan tahapan, namun dengan kerangka yang jelas dan tidak dibebani oleh proyek yang demi kepentingan sesaat atau golongan. Hal-hal berikut adalah elemen dasar bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Ø  Insan Pendidikan Patut Mendapatkan Penghargaan Karenaitu Berikanlah Penghargaan

“Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan, penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan SDM karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Staf (guru) akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik (gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan instrinsik (pujian, tantangan, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir). Mc. Keena & Beech (1995 : 161).

Manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang memiliki lima tingkatan (hierarchy of needs) yakni, mulai dari kebutuhan fisiologis (pangan, sandang dan papan), kebutuhan rasa aman ( terhindar dari rasa takut akan gangguan keamanan), kebutuhan sosial (bermasyarakat), kebutuhan yang mencerminkan harga diri, dan kebutuhan mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat. Abraham H. Maslow

Pendidik dan pengajar sebagai manusia yang diharapkan sebagai ujung tombak meningkatkan mutu berhasrat mengangkat harkat dan martabatnya. Jasanya yang besar dalam dunia pendidikan pantas untuk mendapatkan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik agar tidak termarjinalkan dalam kehidupan masyarakat.

Ø  Meningkatkan Profesionalisme Guru dan Pendidik

Kurikulum dan panduan manajemen sekolah sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak ditangani oleh guru profesional. Karena itu tuntutan terhadap profesinalisme guru yang sering dilontarkan masyarakat dunia usaha/industri, legislatif, dan pemerintah adalah hal yang wajar untuk disikapi secara arif dan bijaksana.

Konsep tentang guru profesional ini selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang wawasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan (tindakan kelas), evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas/sekolah, serta tekhnologi informasi dan komunikasi. Sebagian besar tentang indikator itu sudah diperoleh di LPTK antara lain IKIP, FKIP, dan STKIP non-refreshing.

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas profesionalisme guru kita masih rendah. Faktor-faktor internal seperti penghasilan guru yang belum mampu memenuhi kebutuhan fisiologis dan profesi masih dianggap sebagai faktor determinan. Akibatnya, upaya untuk menambah pengetahuan dan wawasan menjadi terhambat karena ketidakmampuan guru secara financial dalam pengembangan SDM melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Hal itu juga telah disadari pemerintah sehingga program pelatihan mutlak diperlukan karena terbatasnya anggaran untuk meningkatkan pendidikan guru. Program pelatihan ini dimaksudkan untuk menghasilkan guru sebagai tenaga yang terampil (skill labour) atau dengan istilah lain guru yang memiliki kompetensi.

UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 42 ayat (1) menyebutkan pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Uraian pasal 42 itu cukup jelas bahwa untuk menjadi guru sebagai tahapan awal harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimal (latar belakang pendidikan keguruan/umum dan memiliki akta mengajar). Setelah guru memenuhi persyaratan kualifikasi, maka guru akan dan sedang berada pada tahapan kompetensi. Namun, fenomena menunjukkan bahwa pendidik di sekolah masih banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan guru sangat mudah untuk dimasuki oleh siapa saja.

Ø  Sebisa Mungkin Kurangi dan Berantas Korupsi

Menurut laporan BPK tahun 2003 lalu, Depdiknas merupakan lembaga pemerintah terkorup kedua setelah Departemen Agama. Kemudian Laporan ICW menyebutkan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan dilakukan secara bersama-sama (Amin Rais menyebutnya korupsi berjamaah) dalam berbagai jenjang mulai tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Pelakunya mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjadi benteng pertahanan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran justru mempertotonkan praktik korupsi kepada peserta didik.

Korupsi itu berhubungan dengan dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Jika selama ini anggaran pendidikan yang sangat minim dikeluhkan, ternyata dana yang kecil itupun tak luput dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dar kekaburan sistem anggaran sekolah. Kekaburan dalam sistem anggaran (RAPBS) itu memungkinkan kepala sekolah mempraktikkan Pembiayaan Sistem Ganda (PSG). Misalnya dana operasional pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat.

Semakin terpuruknya peringkat SDM Indonesia pada tahun 2004, tak perlu hanya kita sesali, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit dari keterpurukan. Jika kondisi itu mau diubah mulailah dari menerapkan konsep yang berpijak pada akar masalah.

Ø  Berikan Sarana dan Prasarana Yang Layak

Dengan diberlakukannya kurikulum 2004 (KBK), kini guru lebih dituntut untuk mengkontekstualkan pembelajarannya dengan dunia nyata, atau minimal siswa mendapat gambaran miniatur tentang dunia nyata. Harapan itu tidak mungkin tercapai tanpa bantuan alat-alat pembelajaran (sarana dan prasarana pendidikan).

Menurut Kepmendikbud No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti, luas lahan, perabot lengkap, peralatan/laboratorium/media, infrastruktur, sarana olahraga, dan buku rasio 1:2. Kehadiran Kepmendiknas itu dirasakan sangat tepat karena dengan keputusan ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak “kebablasan cepat” atau “keterlaluan tertinggal” di bawah persyaratan minimal sehingga kualitas pendidikan menjadi semakin terpuruk.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 45 ayat (1) berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Jika kita lihat kenyataan di lapangan bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu di beberapa kota di Indonesia saja yang memenuhi persyaratan SPM, umumnya sekolah negeri dan swasta favorit. Berdasarkan fakta ini, keterbatasan sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah tertentu, pengadaannya selalu dibebankan kepada masyarakat. Alasannya pun telah dilegalkan berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 56 ayat (1). Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, ayat (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis, dan ayat (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Menyikapi keadaan yang demikian sulit, apalagi kondisi negara yang kian kritis, solusi yang ditawarkan adalah manfaatkan seluruh potensi sumber daya sekolah dan masyarkat sekitar, termasuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah. Mudah-mudahan dengan sistem anggaran pendidikan yang mengacu pada UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 46 dan 49 permasalahan ini dapat diatasi dengan membangun kebersamaan dan kepercayaan antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan melandaskan pada cita-cita luhur pendidikan, diharapkan mutu pendidikan Indonesia terus meningkat dan terjadi perkembangan pada perbaikan yang terus menerus.

 

BAB III

METODOLOGI PENDIDIKAN

1. Pengertian Metodologi Penelitian dan Metodologi Penelitian Pendidikan

a. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan.

Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.[1]

Jadi metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah.[2]

 

b. Pengertian metodologi penelitian pendidikan

 

Metode penelitian pendidikan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.[3]

 

 

 

 

 

2. Metode penelitian kepustakaan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri karena penelitian merupakan instrument utama.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan makna dibalik gejala dengan uraian deskriptif lebih menekankan proses dan makna dari objek yang diteliti.[4]

Þ    Pengertian metode penelitian kepustakaan

Dalam melakukan penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.

Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah dan lainnya .

Sumber perpustakaan diperlukan:

  • Agar kita bisa mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang l;ain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.
  • Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkanya bagi penelitian kita.
  • Untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
  • Untuk memperoleh informasi tentang tekhnik-tekhnik penelitian yang telah diterapkan.[5]

Sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus.Teori-teori dan konsep-konsep  pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum, yaitu kepustakaan umum yang berwujud buku-buku teks,dan sejenisnya. Generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan bagi masalah yang sedang di garap. Sedangkan hasil-hasil penelitian terdahulu itu pada umunya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, tesis, disertasi dan lain-lain sumber bacaan yang memuat laporan hasil penelitian.[6]

 

Þ    Metode pengumpulan data dalam Metode Penelitian Kepustakaan.

1.Metode pengumpulan data kepustakaan

Dalam pengumpulan data, yang dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan dan penyusunan ,laporan tugas akhir dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

  • Data Primer

Yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi rencana pembangunan maupun hasil survey yang dapat langsung dipergunakan sebagai sumber dalam perancangan struktur.

  • Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dipakai dalam proses pembuatan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, dan sebagainya.[7]

 

c. Metode Menganalisis Data dalam Metode Penelitian Kepustakaan

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data pustaka adalah:

  • Mengidentifikasi konsep atau kata kunci (key words) yang digunakan.
  • Mencari definisi konsep atau kata kunci tersebut pada sumber-sumber pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya (dari ensiklopedi, jurnal, buku dan sebagainya).
  • Mengumpulakan hasil pencarian dari berbagai sumber tersebut. Kemudian kita memilah dan mencatat, sehingga memudahkan dalam menyusun literature review kedalam desain penelitian.
  • Membuat desain, atau kerangka literatur agar literature review lebih sistematis dan sesuai dengan topik serta masalah penelitian.[8]

 

d.Kelebihan dan kekurangan Metode penelitian kepustakaan

1. Kelebihan penelitian kepustakaan

  • Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada responden,
  • Jawaban yang diberikan lebih fleksibel dan terperinci
  • memunculkan kesempatan untuk bertanya dalam meningkatkan suatu pemahaman,
  • Dalam pemberian jawaban yang mungkin tidak relevan atau begitu terperinci hal ini karena berkaitan dengan tipe respondennya.

2. Kekurangan Metode  Penelitian Kepustakaan

  • Kurangnya buku atau sumber kepustakaan lain, terutama yang bersifat ilmiah. Sampai saat ini masih terasa sangat kurang bahan kepustakaan ilmiah di Indonesia. Demikian pula bahan kepustakaan ilmiah dari luar negeri juga sulit diperoleh. Hal ini mungkin disebabkan belum berkembangnya system dokumentasi, tidak adanya atau kurangnya komunikasi ilimiah antara peneliti, atau mahalnya biaya kirim atau perizinan, serta hal-hal birokratis lain yang menghambat pemanfaatan informasi ilmiah.
  • Kelemahan peneliti untuk memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ketidakmampuan membaca buku referensi dalam bahasa asing menyebabkan peneliti tidak dapat memanfaatkan informasi ilmiah dari luar negeri. Penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan sangat membantu peneliti untuk mengikuti perkembangan informasi ilmiah.
  • Rendahnya minat pada banyak peneliti untuk membaca tulisan ilmiah untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu di bidangnya masing-masing. Kelihatannya kegemaran membaca karya ilmiah masih perlu digalakkan agar peneliti selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu yang ada.[9]

 

 

BAB IV

RANCANGAN UUD TENTANG PENDIDIKAN

 

Pendidikan merupakan salah satu metoda yang paling fundamental dalam mendorong kemajuan sosial dan reformasi. Artinya, pendidikan menjadi suatu kunci utama untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam suatu peradaban manusia. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk mencapai  240 juta jiwa seharusnya mampu melihat masyarakat sebagai potensi, bukan justru menjadi dalih atas ketidakmerataan akses pendidikan karena jumlah yang terlalu banyak. Profesor Ascobat Gani pernah mengatakan bahwa seharusnya bukan hanya investasi ekonomi secara besar – besaran yang diprioritaskan negara, melainkan investasi terhadap manusia Indonesia yang salah satunya diperoleh dari pendidikan. Karena jelas jika kita berinvestasi ekonomi akan ada kemungkinan gain and loss, tetapi tidak terhadap pendidikan.
Penelitian di berbagai negara menunjukan pengaruh positif pengembangan pelayanan pendidikan kepada sektor lain. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, membangun kualitas demokrasi, serta menekan tingkat kemiskinan. Peter Lanjouw dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyediaan pelayanan pendidikan sangat penting, sebab memiliki  nilai instrinsik dalam meningkatkan kemampuan dan kebebasan individu. Selain itu, pendidikan juga memiliki  nilai instrumental dalan mendorong peningkatan pendapatan dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya.

Setelah 66 tahun Indonesia merdeka apakah pendidikan di Indonesia sudah cukup baik? Nyatanya bangsa ini belum bisa terlepas dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Secara konstitusional, hak atas pendidikan telah terjamin oleh negara dengan baik. Namun pada kenyataannya, sulit untuk mengatakan bahwa negara telah memenuhi kewajibannya tersebut. Persoalan-persoalan mendasar seperti akses terhadap pendidikan, tingginya angka putus sekolah dan minimnya sarana sekolah masih menjadi isu utama bagi dunia pendidikan kita.
Melihat berbagai permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, sebenarnya dapat kita tarik benang merahnya yaitu pada Political will pemerintah kita. Bukan berarti tidak serius, karena kami yakin bahwa pemerintah juga pasti memikirkannya. Kuncinya adalah pada kemauan besar untuk membawa pendidikan kepada tingkat prioritas yang lebih tinggi dan melihat pendidikan menjadi suatu hal yang harus diperoleh semua warga negara, bukan hanya pada tataran operasional.

  • Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Pembukaan UUD RI 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sistem pendidikan nasional  yang ada harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Serangkaian pengaturan tersebut jelas menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Artinya, hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dijamin pemenuhannya oleh konstitusi (vide pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945). Konsekuensinya, terdapat kewajiban mutlak dari negara untuk memenuhi hak tersebut.
Hal tersebut di perkuat dengan usaha baik Indonesia yang sudah meratifikasi Kovenan Ekosob yang menyatakan pada pasal 13 ayat 2 e yang menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan yang cuma-Cuma secara bertahap.
Kovenan Ekosob ini bersifat mengikat sehingga Negara pun harus mematuhi segala peraturan yang ada di dalamnya layaknya kepatuhan terhadap Undang-undang yang dibuat DPR dan Pemerintah. Maka, pemenuhan penyediaan pendidikan yang non diskriminatif wajib untuk dilakukan pemerintah walau dengan dalih apapun.

  • Ø    Pembahasan

Berdasarkan pasal 31 ayat 3 UUD RI 1945, disebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Sehubungan dengan itu maka untuk mengatur sistem pendidikan nasional, DPR menyusun UU yang dinamakan UU Pendidikan Tinggi.
RUU dikti yang digadang akan menjadi penyelemat sistem pendidikan nasional di Indonesia, nyatanya masih mengandung ruh BHP yang cenderung liberal. Beberapa point dasar yang menjadi sorotan kami antara lain :

1.      Ketika ketetapan tetap ada di tangan pemerintah, baik dalam pembiayaan maupun penentuan tarif pendidikan lantas mengapa tetap dibentuk badan hukum yang notabene seharusnya memiliki kewenangan sendiri untuk membuat suatu keputusan. Ini merupakan hal yang kontradiktif, karena Pendidikan seharusnya memang dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal tersebut disebutkan pada
Pasal 65

(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
meliputi bidang akademik dan bidang non akademik;

(2) Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan tridharma;

(3) Otonomi pengelolaan dalam bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang:
a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana lainnya.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Perguruan Tinggi nantinya akan dikelola secara otonom, yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang lahir akan berdasar pada kepentingan Perguruan Tinggi tersebut. Artinya, disaat suatu perguruan tinggi kekurangan dana, maka dia bisa membuat kebijakan bagaimana cara paling ideal untuk mendapatkan dana. Dan sasaran utamanya tentu saja entitas terbesar di kampus, yaitu mahasiswa.

2.      Sektor Organisasi dan Kemahasiswaan yang diatur dalam kewenangan otonomi non akademis Universitas, perlu diberi catatan kritis.

Pada pasal Pasal 14 ayat  (3) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal ini dinilai sebuah bentuk pembatasan dan control yang berlebihan pada dunia kemahasiswaan. Disinyalir masih tumbuh semangat Normalisasi Kehidupan Kampus pada zaman orde baru, yang setiap organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan. Hal ini tentu saja melanggar hak konstitusional warga Negara untuk berserikat dan berorganisasi (Pasal 28 E UUD 1945, pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)

3.      Seperti yang tertera pada pasal 66 ayat 1, Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu. Pada pasal ini jelas bahwa perguruan tinggi masih bisa memilih untuk menjadi badan hukum. Dimana ketika perguruan tinggi itu menjadi badan hukum, maka sepenuhnya tata kelola dan keputusan dilakukan secara mandiri, mendirikan badan usaha sendiri, dan juga mengelola kekayaan negara yang dipisahkan (pasal 3). Kemandirian universitas termasuk menentukan standar biaya pendidikan untuk peserta didik, dan jelas hal itu akan merugikan peserta didik jika biaya yang ditetapkan tinggi. Sehingga nantinya yang akan dapat menjangkau pendidikan tinggi hanyalah orang yang mampu membayar, lalu dimana letak keadilan dan pemerataan yang diagungkan itu? selain dari biaya kuliah, sebenarnya universitas boleh mencari dana sendiri, namun yang menjadi permasalahan adalah sektor pendidikan yang kurang prospektif untuk dijadikan lahan investasi bagi para investor.

Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ketika mencabut UU Badan Hukum Pendidikan tahun 2010 .

“…Dalam keadaan tidak adanya kepastian sumber dana yang bisa didapat oleh sebuah BHP maka sasaran yang paling rentan adalah peserta didik yaitu dengan cara menciptakan pungutan dengan nama lain di luar biaya sekolah atau kuliah yang akhirnya secara langsung atau tidak langsung membebani peserta didik. Karena BHP memiliki andalan modal tenaga pengajar, maka hal yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan sumber dana dengan cara memperbanyak penerimaan peserta didik yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas hasil pendidikan jika penambahan tersebut di luar kemampuan riilnya…”

4.      Hal yang rancu juga kami dapatkan pada

Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal ini memperjelas bahwa dengan tata kelola keuangan yang mandiri (otonomi) maka sangat mungkin pihak kampus untuk memainkan dana dari peserta didik untuk menutupi segala kebutuhannya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Kampus BHMN. Biaya kuliah setiap tahunnya selalu naik. Uang Pangkal (sumbangan awal) jumlahnya bisa dibilang cukup besar. Dan sudah ada beberapa kampus yang memang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mampu secara financial saja. Pada poin ini pun jelas, bahwa biaya pendidikan pun sudah di sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa dan orang tua

5.       Mari kita lihat pasal 71 “Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain”.
BENTUK LAIN, dengan tegas kami pertanyakan, bentuk lain yang seperti apa yang menjadi akses masuk? Kalimat ini bisa menjadi celah bagi PT untuk membuat berbagai akses masuk untuk menambah pendapatan kampus. Seperti yang sudah terjadi dewasa ini. Dengan dasar PP 152 tahun 2000 yang mengamanatkan bentuk UI menjadi BHMN, maka mulai terbuka lebarlah celah dari Universitas untuk memperluas akses pendidikan dengan berbagai jalur masuk yang nyatanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berada. Dan apabila, dalam RUU Dikti ini masih mempertahankan penerimaan dalam BENTUK LAIN, maka dengan tegas kami katakan, bahwa keterangan itu perlu diperjelas dan diperjelas. Jangan sampai kerancuan pasal ini malah mengakibatkan terjadinya bisnis penerimaan mahasiswa baru.

Dalam sejarahnya, kebijakan adanya berbagai jalur masuk, telah mengorbankan sejumlah orang. Mereka adalah masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses dan tidak memiliki dana. Pendidikan yang sebenarnya merupakan public service, seharusnya dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan juga merata. Tidak perlu adanya privatisasi pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan hal ini karena masyarakat adalah investasi negara yang harus dibentuk kualitasnya.

Kesimpulan

Dengan melihat analisa pasal fokus pada bentuk otonomi dari perguruan tinggi, diketahui bahwa RUU Pendidikan Tinggi hampir serupa atau satu ruh dengan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan yaitu bertujuan untuk adanya liberalisasi Pendidikan. Atau secara sederhana, membuka lahan investor-investor untuk menginvestasikan uangnya untuk pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan dirasa bukanlah suatu lading investasi yang subur, sehingga dampak dari kurangnya investasi atau salah satu pemasukan universitas akan dibebankan pada peserta didik atau mahasiswa. Dan hal inilah yang membuat UU BHP dicabut pada awal tahun 2010 lalu.

Dengan berdasar pada hal itu, dinilai bahwa nilai-nilai otonomi yang terkandung dalam RUU Dikti belum dapat menyelesaikan masalah aksesbilitas pendidikan Indonesia. Bahkan bisa jadi akan menjadikan kerenggangan social yang sangat besar diantara masyarakat beruang yang dapat mendapatkan pendidikan tinggi dengan mudah dan masyarakat miskin yang sangat sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. RUU ini dinilai hanya akan membawa sebuah masalah baru yang lebih kompleks dan berdampak sistemik yang dapat merugikan berbagai pihak.

 

Rekomendasi
Berdasar berbagai penjabaran di atas maka kami mendesak beberapa hal berikut

  1. Batalkan rencana pengesahan RUU pendidikan Tinggi
  2. Kembalikan status perguruan Tinggi BHMN dan BLU menjadi Perguruan Tinggi
  3. Wujudkan Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan UUD 1945, Kovenan Ekosob, yang terjangkau dan tanpa diskriminasi.

BAB V

MANFAAT PENDIDIKAN

Pembahasan tentang pengawasan pendidikan harus diawali dengan dua pengamatan dasar, pertama bahwa orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Pengamatan kedua adalah perubahan individu yang terjadi setelah mereka mendapatkan yang lebih tinggi.

  1. 1.                  Dimensi Manfaat Pendidikan

Orang yang akan mendapat beberapa keuntungan atau manfaat pendidikan yang pertama dan yang paling nyata adalah siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga dan teman-teman atau guru). Manfaat yang akan diperoleh siswa mudah sekali untuk dijelaskan, siswa yang belajar membaca disekolah lebih baik dari pada mereka yang tidak dapat membaca.

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat dikatakan lebih baik karena pendidikan mereka.

Karakteristik dan pembawaan umum tertentu dapat dianggap sebagai hasil dari sekolah, termasuk pemahaman tentang nilai demokrasi sebagai upaya untuk memerangi segala bentukkediktatoran dalam suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berpikir kritis dan yang pantas. Keahlian tersebut mungkin menjadi pengaruh tidak langsung dari bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, sejarah, filsafat, bahasa, dan pengajaran lain.

Perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan. Secara metodologis hal ini berarti bahwa pengukuran pretest dan protest pada individu diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang disebabkan oleh pendidikan. Hal ini dikenal sebagai “pendekatan penambahan nilai”.

Terdapat lima cara yang berbeda untuk membuat fakulasi (penghitungan) dan mengaplikasikan metode yang spesifik pada pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah dalam mengevaluasi perubahan individu, segala yang dihabiskan dalam pendidikan (tingkat biaya) adalah ukuran kelebihannya. Kedua yaitu menyelidiki reaksi klien terhadap pendidikan universitas. Ketiga adalah mempertimbangkan peningkatan dalam nilai kapita dari manusia yang merupakan hasil dari pendidikan yang lebih tinggi. Keempat melihat seberapa besar pendidikan yang lebih tinggi bertanggung jawab atau berperan dalam pertumbuahn. Kelima dalam memperkirakan nilai pendidikan universitas dengan melihat pada tingkat pengembalian investasi pada pendidikan universitas.

Manfaat pendidikan diperoleh selama pengalaman dari pendidikan itu sendiri, manfaat pendidikan dapat ditanyakan pada siswa setelah mereka melaksanakan pendidikan. Persamaannya seperti manfaat sosial dari mengikuti permainan sepak bola di SMA terjadi selama pengalaman pendidikan.

  1. 2.               Fungsinya Memahami Manfaat Pendidikan

Penting sekali untuk mengetahui apa manfaat yang meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasi sumber tidak hanya antara berbagai macam dan tingkat sekolah tetapi juga antara pendidikan dan juga program sosial. Manfaat pendidikan juga harus dihargai untuk memutuskan bagaimana membiayai pendidikan pada tingkat yang berbeda. Jika manfaat meluas pada masyarakat yang bersekolah, terdapat alas an untuk memajukan pembiayaan sendiri bagi proses pendidikan, bahkan bias dari pinjaman. Manfaat pendidikan juga harus diidentifikasi untuk menginterpretasikan motivasi pendidik. Secara mendasar pengetahuan diperlukan sebagai manfaat pendidikan sehingga proses pendidikan dapat dievaluasi melalui analisis harga manfaat yang berhubungan dengan alokasi dana dan dalam penetapan manajemen.

v    Penelitian dan Manfaat Pendidikan

  1. 1.      Pendidikan Dasar

Salah satu pemikiran dasar untuk pendidikan remaja selalu adalah fungsi penjagaan sekolah-sekolah, menjauhkan anak-anak dari jalanan, mengurangi kejahatan, membebaskan orang tua untuk bekerja atau bersenang-senang, dan mengajari anak-anak tentang norma-norma masyarakat.

Serupa dengan itu, sekolah-sekolah telah dipercaya melakukan satu fungsi sosialisasi; mengajari anak-anak bagaimana cara bergaul, berbagi, mengambil giliran (bersabar), berpakaian, dan menyesuaikan diri.

  1. 2.      Pendidikan Tinggi

Para ekonom memfokuskan pada manfaat yang terkait dengan pekerjaan dan karier yang diterima dari perguruan tinggi oleh mereka yang kuliah dan lulus bukan karena mereka hanya memikirkan uang, tetapi mereka ingin melihatapakah perubahan yang disebabkan oleh kuliah diperguruan tinggi meningkatkan produktivitas (yakni, menghasilkan modal manusia) dan dengan demikian meningkatkan pendapatan.

(Schultz,1961) menghipotesiskan bahwa kuantitas dan kualitas pendidikan yang didapat oleh suatu individu memberikan kontribusi pada modal manusianya, yang menghasilkan kapasitasproduksi yang lebih besar. Modal manusia satu individu selalu bergantung pada faktor-faktor disamping pendidikan (seperti; kesehatan, motivasi, kemampuan bawaan, dan status social ekonomi).

Manfaat dari perguruan tinggi yang berhubungan dengan keuntungan penghasilan dan gengsi social pada dasarnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan akan pekerja berpendidikan perguruan tinggi. Kapanpun ada penawaran yang lebih besar dan penawaran lebih sedikit harga naik.

(Rumberger, 1986) mengemukakan bahwa pendidikan sekolah tambahan tidak selalu secara otomatis dihargai dengan pendapatan yang lebih tinggi. Menurut Rumberger, pendidikan sekolah khusus untuk pekerjaan tertentu. Yakni, ketika para pekerja memperoleh pelatihan berdasarkan pada penilaian mereka sendiri atau satu penilaian independent terhadap apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, pelatihan tersebut dihargai dengan gaji yang lebih tinggi, sementara pelatihan lain yang tidak bersifat khusus untuk satu pekerjaan tertentu mungkin tidak begiti dihargai.

Dinegara-negara lain, proporsi penduduk yang memenuhi syarat yang telah kuliah diperguruan tinggi biasanya jauh lebih rendah daripada Amerika Serikat. Oleh karena itu, lulusan perguruan tinggi dinegara-negara lain dapat mempunyai kemungkinan lebih kecil untuk mendapati dirinya tidak dihargai dipasar kerj. Di Amerika Serikat sulit untuk berpendapat bahwa setiap tingkat kejenuhan ditingkat S1 dapat menyebabkan kelebihan pendidikan pendidikan dalam artian umum, karena hasil-hasil kejuruan merupakan bagian kecil dari total manfaat pendidikan ditingkat tersebut. Terkait dengan pasar kerja, apa yang dibutuhakan untuk individu bias merupakan pemborosan bagi perekonomian secara keseluruhan (contohnya, gelar S1 dapat dibutuhkan untuk mengajar sejarah kelas empat, tetapi mungkin tidak ada kebutuhan guru sejarah lagi).

Dinegara-negara lain, gelar S1 perguruan tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk berperan sebagai dokumen resmi professional terakhir. Contohnya, di Brasil, bahkan hokum dan kedokteran dipraktekkan oleh lulusan perguruan tinggi tanpa pendidikan pasca sarjana. Ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran akan lulusan untuk beragam bidang profesi dan disiplin ilmu menjadi lebih dari sekedar alas an untuk mempertanyakan pertumbuhan dalam pendidikan S1.

(Bowen, 1977) dalam rangkumannya “Apakah pendidikan tinggi setimpal dengan biayanya?”, Bowen memulai dengan memperlihatkan bahwa “Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengubah orang-orang dengan cara-cara yang diinginkan. Tetapi dalam contoh pertama, tujuannya adalah untuk memodofikasi sifat-sifat dan pola-pola perilaku manusia secara perorangan. Universitas-universitas juga berperan melestarikan warisan budaya dan memajukan peradaban. Mereka memberikan layanan masyarakat langsung seperti layanan kesehatan, perpustakaan,museum,pertunjukan drama dan musik, layanan konsultasi.

Dampak terkait universitas terhadap masyarakat dapat dianggap negative (contohnya, jika mereka menghasilkan penelitian yang berakhir dengan pengembangan senjata yang merusak).

 

Kesimpulan

Setiap individu tidak dapat berharap lebih untuk mendapatkan semua manfaat yang telah dikemukakan. Sebagian manfaat menjadi lebih lemah ketika satu tingkat pendidikan menjadi kurang eksklusif pasti juga ada dampak negative pendidikan sekolah. Analisis untung rugi harus dilakukan oleh individu-individu dalam memutuskan apakah manfaat potensial yang dapat mereka terima dari bersekolah di satu lembaga pendidikan tertentu sesuai dengan biayanya. Serupa dengan itu, masyarakat harus bertanya apakah manfaat yang akan diterimanya dari pengalokasian dana public untuk pendidikan setimpal dengan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan alternative dana ini.

Kesimpulannya disini adalah bahwa bagi sebagian besar individu dan bagi masyarakat secara keseluruhan, pendidikan sekolah merupakan investasi yang bagus, namun demikian tidak seorangpun akan begitu ceroboh untuk mengatakan bahwa pendidikan patut didukung, tetapi kita tidak dapat berharap terlalu banyak darinya.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Freshly Pressed: Four Friday Faves

The WordPress.com Blog

No more of this “waiting until the end of the month” nonsense to see what was hot on Freshly Pressed! To keep our Freshly Pressed editors’ picks, um, fresh, we’ll highlight a few of our (and your) favorite posts here every Friday.

If One More Woman Complains About the Size of Her Body . . .

Caitlin Kelly’s post on Broadside hit a nerve with hundreds of you.

Whining about weight teaches the girls in our lives, who look to us their role models, that this is just what women do, that focusing miserably and endlessly on our individual body size and shape is our most pressing issue as women — instead of political and economic issues that affect us all, size 00s to 24s,  like paid maternity leave or better domestic violence protection or access to birth control and abortion.

Caitlin’s post racked up the Likes, but also spawned…

View original post 494 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BIODATA

BIODATA

Nama            : Arsil

Nim               : 11.2.o6.0486

Jurusan        : Ushuluddin

Prody           : Tafsir Hadits

Alamat         : Jln. Lasoso L.5

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment